POLITIK dan STRATEGI NASIONAL dalam PEMILU 2014 CAPRES dan CAWAPRES dalam SEGALA BIDANG

MAKALAH

DENGAN TEMA “ POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL DALAM PEMILU 2014 CAPRES DAN CAWAPRES DALAM SEGALA BIDANG “

JUDUL : POLITIK DAN STRATEGI NASIONAL CAPRES DAN CAWAPRES DALAM BIDANG PENDIDIKAN YAITU GURU

 

NAMA                : FEBRINA  RAMADHANI

KELAS               : 2EA11

NPM                  : 12212867

MATA KULIAH  : PENDIDIKAN  KEWARNEGARAAN

Kata Pengantar

Puji syukur, saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T karena dengan rahmat dan pertolonganNya saya dapat membuat Makalah ini. Saya berharap Makalah ini dapat memberikan sesuatu yang bermanfaat buat kita masyarakat Indonesia.

Melihat peristiwa yang terjadi pada saat ini tentang pemilu 2014 yang menentukan masa depan bangsa 5 tahun ke depan semoga dengan makalah yang saya buat dapat memberi masukan atau pendapat saya tentang CAPRES dan CAWAPRES yang mau dipilih oleh masyarakat Indonesia.

Dalam makalah ini saya akan menjelaskan tentang politik dan strategi nasional Capres dan Cawapres di pemilu 2014 ini yang berhubungan langsung dengan bidang pendidikan yaitu Guru. Penjelasan tentang posisi Guru di Indonesia baik Guru PNS dan Guru Swasta?

Semoga dengan Makalah yang saya buat ini dapat memberikan perubahan yang lebih baik terhadap Guru dalam bidang Pendidikan Nasional sehingga memajukan moral dan etika anak Bangsa di masa depan dan bisa menjadi negara yang berkarakter.

Jakarta, 1 JULI 2014

DAFTAR ISI

Pendahuluan                                                                                    1

Penjelasan Posisi Guru di Indonesia                                                2

Penutup                                                                                             3

Pendahuluan

PEMILU Presiden ( PILPRES ) tengah memasuki masa kampanye. Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto-M Hatta Rajasa dan Joko Widodo-M Jusuf Kalla sedang gencar-gencarnya blusukan ke berbagai daerah di Nusantara untuk menyampaikan visi dan misinya.

Kedua Calon Presiden dan Wakil Presiden, tak lupa menyasar pemilih dari kalangan pendidik. Guru dipandang punya posisi strategis karena jumlahnya cukup besar dan tersebar di semua wilayah di negeri ini. Potensi yang strategis tersebut tentu jadi rebutan pasangan capres dan cawapres.

Tidak berlebihan kiranya jika dikatakan jumlah guru yang banyak akan menentukan kemenangan salah satu calon. Apalagi jika mengingat seorang guru tidak saja punya ”satu” suara, karena masing-masing guru bisa mengajak suami/istri, anak/menantu, orang tua/famili dan teman/tetangganya.

Jika satu guru bisa membawa suara keluarga, teman dan tetangga dekat, maka pengaruh penggiringan suara untuk memilih salah satu calon merupakan potensi untuk bisa mendulang suara yang tinggi. Karena itu, inilah yang menjadikan posisi guru dalam politik begitu strategis.

Sebelum memasuki masa kampanye, baik Prabowo-Hatta maupun Jokowi-Kalla juga hadir dalam acara Rapat Koordinasi Pimpinan Nasional I PGRI di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta. Mereka memaparkan visi-misinya di dunia pendidikan seandainya kelak terpilih sebagai presiden dan wakil presiden.

Pasangan nomor urut 1, Prabowo-Hatta menjanjikan jika menjadi presiden-wakil presiden pada periode lima tahun ke depan pihaknya akan mengangkat menteri pendidikan dan kebudayaan dari unsur PGRI. Karena kader PGRI dipandang lebih mengetahui secara detail seluk-beluk dunia pendidikan.

Sementara Jokowi-Kalla, jika jadi presiden dan wakil presiden akan berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru.
Kualitas pendidikan dan kesejahtaraan guru saat ini diakui masih rendah dan perlu digenjot agar lebih baik lagi. Namun kedua gagasan dan rencana tersebut masih berupa janji.

1

Posisi Guru dalam PILPRES

Lalu bagaimana sebaiknya sikap guru di tengah situasi persaingan sengit dalam laga pilres? Sebagai pendidik, apalagi yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS), memang sudah diatur harus bebas dari gegap-gempita politik praktis. Guru PNS dilarang terlibat secara langsung sebagai pengurus partai politik atau menjadi anggota tim sukses pilpres. Jika kedapatan ada guru PNS yang menjadi tim sukses atau terlibat dalam kampanye, maka akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Sementara bagi guru swasta, sejauh ini tidak ada aturan mengikat terkait keterlibatan dalam dunia politik. Jika pun ada aturan, itu bersifat internal yang dibuat oleh yayasan atau lembaga yang menaungi lembaga pendidikan di mana guru yang bersangkutan mengajar. Guru memang selayaknya bebas dari politik praktis. Guru diharapkan untuk bisa berkonsentrasi dalam memajukan dunia pendidikan. Adapun pilihan politik pada pilpres bisa dikembalikan pada hati nurani pendidik masing-masing di bilik suara. Mereka bisa bebas memilih calon sesuai pilihanya. Karena sebagai warga negara yang baik harus menggunakan hak pilih secara baik dan tidak golput.

Mau tidak mau guru harus menentukan pilihan dalam pilpres secara cerdas dan tepat. Paling tidak ada beberapa hal yang bisa dijadikan bahan pertimbangan guru dalam menetukan pilihannya. Pertama, guru harus melihat sejauhmana kesungguhan capres dan cawapres dalam menjabarkan visi dan misinya bagi dunia pendidikan. Jangan sampai perhatian dalam dunia pendidikan hanya sekadar lip service untuk memengaruhi pilihan politik guru.

Guru harus bisa mencermati dan menganalisis apakah yang dikatakan capres dan cawapres di bidang pendidikan memang realistis untuk bisa dilaksanakan. Sebab, apalah arti visi dan misi yang muluk-muluk, toh pada kenyataannya setelah jadi presiden dan wakil presiden justru tidak dilaksanan. Jadi antara perkataan dan perbuatan harus padu.

Kedua, guru harus bisa melihat rekam jejak calon presiden dan wakil presiden. Apakah selama ini yang bersangkutan sudah mencurahkan perhatiannya pada dunia pendidikan dan pendidikan karakter yang tengah jadi perhatian serta tema sentral perbaikan dunia pendidikan di negeri ini.

Indonesia kini tengah membutuhkan figur pemimpin yang jujur dan bisa jadi teladan. Sebab hanya dengan kejujuran dan keteladanan, maka kondisi karut-marut negeri ini akan segera pulih. Masalah kejujuran dan keteladanan bisa dimulai dari pemimpinnya. Jika pemimpin jujur dan patut dicontoh, maka rakyat akan mengikutinya. 

2

Ketiga, arah dunia pendidikan kini tengah dalam sorotan karena dipandang tidak jelas. Banyak lembaga pendidikan dan lulusan sekolah, tapi dari tahun ke tahun yang ada adalah jumlah pengangguran yang kian menumpuk. Ini menandakan jika dunia pendidikan selama ini hanya mampu ”mencetak” pengangguran. Dunia pendidikan bisa dipandang gagal melahirkan generasi yang punya karakter baik, kreatif, mandiri dan tangguh dalam menghadapi segala situasi.

Karena itu, ke depan dibutuhkan pemimpin yang bisa membawa arah pendidikan nasional yang jelas, yakni mampu melahirkan sumber daya manusia yang cerdas, terampil sekaligus punya karakter dan budi pekerti yang luhur.

Penulis : Muharno Zarka, tenaga edukatif pada Sekolah Masyarakat Membaca dan Menulis (SM3)dan pendidik di Emhaka Homeschooling Wonosobo.

Penutup

Melihat peristiwa yang terjadi saat ini banyak masyarakat sekarang yang sudah mulai menentukan siapa yang mau dipilih pada pemilu  tahun 2014 di Indonesia. Semoga pilihan mereka bisa membawa Indonesia yang maju,tentram,dan berkarakter bagi Masyarakatnya. Semoga dengan Makalah yang saya buat ini dapat memberikan perubahan yang positif terhadap masyarakat sekarang dan bisa membuat Mereka ikut membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik,Amin .

Sumber http://www.suaramerdeka.com/v1/index.php/read/cetak/2014/06/14/264340/16/Posisi-Guru-dalam-Pilpres.

3